Masyarakat, Jangan Sungkan Laporkan Kasus Narkoba!

 

Liputan6.com, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat di daerah setempat memiliki keberanian melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang yang terjadi di lingkungan masing-masing.

"Masyarakat harus berani melaporkan apabila mengetahui ada kasus narkoba di lingkungannya. Hak masyarakat untuk memberi dan memperoleh informasi dilindungi," kata Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), AKBP Sumargiyono di Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (22/8/2013).

Menurut dia saat ini masyarakat seharusnya tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam pengentasan peredaran narkoba saat ini.

"Peran masyarakat lebih memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan penggunaan serta peredaran narkoba, sebab mereka lebih mengenal lingkungan mereka sendiri," ucapnya.

Selain itu, kata dia, disebabkan personel pemberantasan narkoba BNNP tidak sepenuhnya dapat menjangkau keseluruhan jumlah penggunaan narkoba yang terus bertambah di DIY.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa kewenangan masyarakat untuk memberikan laporan akan dijamin perlindungannya dengan identitas yang disembunyikan.

Jumlah personel pemberantasan narkoba yang dimiliki BNNP DIY berjumlah 13 personel. Padahal, kata dia, sesuai Daftar Susunan Personil (DSP) yang dibutuhkan idealnya berjumlah 89 personel.

"Untuk dapat mengakomodir keseluruhan DIY jumlah personel yang ada masih minim karena jauh dari ideal," tuturnya.

Apalagi, tambah dia, kasus penggunaan atau peredaran Narkoba pada 2012 lebih banyak terjadi di lingkungan kos yang menyatu dengan lingkungan masyarakat. Sehingga, dalam hal itu masyarakat juga memiliki peran penting untuk turut melakukan pengawasan.

Menurut dia operasi yang terlalu intens oleh aparat serta pihak BNNP di lingkungan masyarakat, dikhawatirkan memunculkan kondisi yang tidak nyaman bagi masyarakat sekitarnya.

"Kalau kami melakukan pengawasan terus-menerus, justru akan mengganggu kenyamanan warga," tukasnya.

Sesuai data BNNP DIY, jumlah pengguna narkoba di daerah setempat selama 2012 hingga November tercatat 323 pengguna. Sementara untuk Januari hingga April 2013 narkotika banyak digunakan dengan jumlah 131 kasus, psikotropika 4 kasus, dan bahan berbahaya 3 kasus.

(Abd)

Sumber Liputan6

Info Alkes

Pasien Gangguan Jiwa Bisa Dirawat di Lingkungan Masyarakat

KOMPAS.com - Penyakit atau gangguan kejiwaan masih menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Para penderitanya seolah dianggap tak mungkin lagi tertolong dan diasingkan. Padahal, pasien gangguan kesehatan jiwa bisa sembuh. Penyembuhan bahkan bisa berjalan bersama lingkungan masyarakat.

Hal ini terungkap dalam ujian promosi doktor berjudul Dampak Program Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Dibandingkan Program Kesehatan Jiwa Berbasis Rumah Sakit Jiwa Terhadap Pemulihan Pasien Psikosis, di Depok pada Senin (15/7).

Hasil riset menemukan, perawatan pasien gangguan jiwa di rumah sakit maupun di lingkungan masyarakat ternyata sama baiknya. "Penelitian menegaskan, dirawat di mana saja efektivitasnya sama. Padahal perawatan di masyarakat lebih murah," kata dr. Sri Idaiani, Sp.KJ dalam disertasinya.

Riset ini menilai efektivitas Program Kesehatan Jiwa Masyarakat Puskesmas (PKJMP), di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada 2011-2012 di 6 puskemas mencakup Banda Raya, Meuraxa, Kuta Malaka, Kuta Baro, Ingin Jaya, dan Darul Imarah. Riset menggunakan pasien dengan skizofrenia, berusia lebih dari 18 tahun.

Di Aceh  terdapat desa berstatus Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ). DSSJ dipimpin paramedis yang mengerti kesehatan jiwa dibantu tokoh masyarakat. Melalui pendekatan lintas sektor, dibangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Ida tak menampik, stigma negatif harus terlebih dulu dihilangkan. Perubahan stigma akan memudahkan perawatan pasien dengan gangguan kesehatan jiwa. Namun, perubahan stigma sebetulnya bisa berjalan seiring pengobatan.

"Inti program adalah mendekatkan pasien dengan masyarakat. Dengan program ini, stigma negatif diharapkan hilang perlahan," kata Sri.

Dalam prosesnya, penyembuhan dilakukan bersama perawat yang sudah dilatih terkait gangguan kesehatan jiwa, tokoh agama, masyarakat, dan keluarga pasien. Berbagai komponen dalam masyarakat bersama membantu kesembuhan pasien.

Bila pasien harus berobat, tempat yang pertama dituju adalah puskesmas. Baru setelah itu ke RSU atau RSJ sesuai rekomendasi. Setelah sembuh, masyarakat kembali menerima pasien tersebut. Pasien bisa kembali produktif di lingkungan masyarakatnya.

"Programnya bisa disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Karena Aceh kental dengan budaya Islam, maka programnya menyesuaikan," kata Sri.

Melalui PKJMP, proses penyembuhan juga menjadi lebih murah. Ida menyebutkan, seorang pasien skizofrenia bisa menghabiskan Rp. 61.653.155 selama perawatan di rumah sakit. Sementara dengan PKJMP, biaya yang dihabiskan Rp. 28.701.907. Total biaya ini berlaku selama 7 tahun perawatan. Biaya yang jauh lebih murah, menyebabkan PKJMP bisa diterapkan di segala lapisan ekonomi. Hal ini yang kemudian menjadi keunggulan PKJMP.

"Kembangkan PKJMP, murah namun memiliki efektifitas sama dengan rumah sakit. Yakinlah pasien dengan gangguan kesehatan jiwa bisa hidup di tengah masyarakat," kata Sri.

PKJMP juga dapat diterapkan di Jakarta. Asal sudah punya sistem kesehatan yang baik, lanjut Sri, maka PKJMP bukan masalah. Hal yang sama berlaku juga di kota lainnya.

Sumber Kompas

Alat Laboratorium

Ratusan Ribu Bidan Siap Layani Masyarakat

 Liputan6.com, Jakarta : Tidak sedikit sebenarnya yang ingin menjadi bidan. Artinya profesi ini sebenarnya banyak peminatnya. Tahun 2013, tiga puluh ribu mahasiswa kebidanan akan lulus dan 'turun gunung' untuk melayani masyarakat.

"Di 2013 ini, akan lahir tiga puluh ribu bidan baru. Yang sudah ada 240 ribu, total 270 ribu bidan tahun ini," ungkap Sekretaris AIPKIND Yetty Irawan, usai konferensi pers bertema 'Penguatan Pendidikan Kebidanan untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak', di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013).

Dengan jumlah yang sedemikian banyaknya, Yetti menilai sudah cukup untuk mencakup seluruh keluarga di Indonesia. "1 bidan idealnya 1.000 perempuan. Dengan jumlah sekarang, saya rasa lebih dari cukup," katanya.

Lebih lanjut, Yetti menuturkan bidan yang sudah dididik ini tidak hanya melayani dan membantu persalinan. "Mempersiapkan persalinan, mendampingi sesudah persalinan, juga membantu program Keluarga Berencana pula," terangnya. (Sil/Mel)

Sumber Liputan6

Info Alkes